1. Beranda
2. Lain-lain

Beberapa Kasus Hukum Yang Diluar Akal Sehat

Sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum di Indonesia itu tidak adil. Meskipun tidak semuanya, namun mayoritas bisa dikatakan seperti itu. Banyak pengalaman perih berurusan dengan hukum yang dialami oleh saudara-saudara kita. Meskipun tidak adil, banyak dari kasus tersebut masih rasional dan tidak mengusik logika kita. Jika kita seorang pakar hukum yang sangat ahli, mungkin baru bisa mencari dimana tidak adilnya.

Namun ada beberapa putusan yang tampaknya terlalu dipaksakan dan tidak sejalan dengan logika berpikir kita yang normal. Dan yang lebih aneh lagi adalah putusan tersebut ada pada kasus besar yang disorot oleh publik. Dibawah ini adalah tiga diantaranya:

#3. Kasus sewa pesawat Merpati Nusantara

Kasus Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan direktur utamanya Hotasi Nababan kami jadikan sebagai pembuka di putusan pengadilan yang aneh kali ini. Kasus ini bermula dengan wan prestasi (pemutusan sepihak) TALG kepada MNA mengenai sewa menyewa pesawat Boeing 737-400 dan 737-500. TALG yang sudah menerima deposit dari MNA tidak bisa memenuhi kewajibannya menyediakan pesawat yang dimaksud. TALG juga tidak mengembalikan uang deposit.

Kasus ini aneh karena direktur utamanya, Hotasi Nababan ditetapkan sebagai tersangka atau penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini. Ini penyebab kenapa kasus ini aneh dan terkesan dipaksakan:

• Hotasi tidak menerima uang apapun dalam transaksi dengan TALG. Jadi dakwaan memperkaya diri atas Hotasi tidak dapat dikenakan.
• Tidak ada prosedur yang dilanggar oleh direksi MNA. Keputusan dibuat secara kolektif oleh direksi. Sehingga pasal penyalahgunaan wewenang tidak bisa dikenakan.
• Secara sederhana dapat dikatakan bahwa TALG menipu MNA, kemudian MNA sudah menggugat TALG di Amerika Serikat dan menang. Potensi pengembalian masih ada, kerugian negara belum terjadi. Jadi pasal tersebut tidak bisa dikenakan.
• KPK, Bareskrim Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan perkara gagal sewa pesawat ini tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi.
• Jaksa bersikukuh bahwa surat dari ketiga institusi diatas bukan SP3 yang dapat dijadikan dalil untuk tidak menjerat Hotasi.

Akhirnya setelah tekanan publik yang luar biasa, hakim memutuskan Hotasi Nababan bebas dari segala tuntutan. Namun kasus ini belum berakhir karena jaksa masih mengajukan banding. [Sumber: Change.Org]

#2. Kasus kepailitan Telkomsel

Kasus aneh lainnya terjadi pada Telkomsel. Operator merah putih terbesar di Indonesia ini dituntut pailit “hanya” karena hutang sebesar 5,3 milyar. Tuntutan diajukan oleh PT Prima Jaya Informatika, mantan rekanan Telkomsel. PT PJI menganggap Telkomsel wan prestasi atas perjanjian mereka dan meninggalkan hutang sebesar 5,3 milyar dari voucher dan perdana khusus olahraga yang diberi nama Perdana Prima.

Namun ternyata belakangan diketahui bahwa hutang tersebut “belum terjadi”. Hakim PN Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA yang mempailitkan Telkomsel. Kejanggalan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

• Telkomsel adalah operator besar dengan aset 50 trilyun rupiah lebih. Tidak masuk akal jika digugat pailit hanya dengan hutang 5,3 milyar.
• Jikalau ada kesalahan dari pihak Telkomsel, putusannya seharusnya memerintahkan Telkomsel untuk membayar hutang. Pailit hanya bisa terjadi jika aset lebih besar daripada hutang.
• Ada penetapan fee kurator yang lebih besar daripada hutang yang diperkarakan. Padahal putusan pailit Telkomsel dibatalkan MA pada November 2012.

Yang lebih janggal adalah keputusan tentang fee kurator dikeluarkan oleh hakim yang sama dengan yang memutus pailit Telkomsel. Putusan ini janggal karena kondisi pailit Telkomsel tidak terjadi dan penetapan fee kurator menyalahi ketentuan Kementerian Hukum dan HAM No. 1/2013. Selain itu penetapan fee kurator sebesar 293,616 milyar (dibagi dua antara PJI dan Telkomsel) sungguh tidak masuk akal. [Majalah ICT]

#1. Kasus frekuensi 3G Indosat dan IM2

Bermula di tahun 2007, Indosat mendapatkan jatah frekuensi 3G bersama XL dan Telkomsel. Indosat lalu menggunakan frekuensi ini bersama-sama dengan anak usahanya, IM2 untuk sama-sama menyediakan layanan broadband. Indosat dengan layanan 3G end user (IM3 dan Mentari) sedangkan IM2 menggunakannya untuk layanan Internet IM2 Broom yang menumpang di BTS Indosat.

Tanpa diduga, kejaksaan mempersoalkan kerjasama Indosat dan IM2 ini. Kejaksaan beralasan bahwa IM2 tidak pernah mengikuti seleksi penggunaan pita jaringan pada frekuensi tersebut. Maka dari itu IM2 dikatakan tidak berhak menggunakan frekuensi tersebut. Selain itu IM2 juga tidak memiliki izin penyelenggaraan 3G karena hanya Indosat yang punya. Atas hal diatas, kejaksaan menuduh Indosat dan IM2 merugikan negara sebesar 1,3 trilyun rupiah.

Kasus ini cukup tidak masuk akal jika dilihat dengan analogi sederhana. Anggap saja frekuensi 3G adalah listrik, Indosat sebagai pemilik rumah dan PLN sebagai pemerintah. Seorang pemilik rumah yang mendapatkan jatah listrik dari PLN, tentu saja boleh memanfaatkan listrik itu sesuai ketentuan dan boleh bekerjasama dengan orang lain dalam penggunaannya, misalnya seorang penyewa rumah. Selama pemilik rumah membayar biaya listrik ke PLN, maka PLN tidak dirugikan. Sangat tidak masuk akal jika pemilik rumah dan penyewa rumah membayar biaya listrik yang sama.

Sama halnya dengan masalah frekuensi 3G antara Indosat dan IM2 ini. Selama Indosat sudah membayar BHP frekuensi kepada pemerintah, maka IM2 tidak perlu membayar lagi. Selain itu penggunaan frekuensi tersebut adalah atas perjanjian yang sah secara hukum, bukan tanpa ijin. Sangat tidak masuk akal jika IM2 dianggap merugikan negara. Frekuensi tersebut sudah dibayar Indosat, kerugian negara yang mana yang dibicarakan?

Kejanggalan yang lainnya adalah “ngotot”-nya kejaksaan mengurus kasus ini, padahal dasar hukum yang digunakan tidak ada yang memadai. Diantaranya sebagai berikut:

• Audit BPKP terhadap kerugian negara dalam kasus ini ditangguhkan oleh PTUN sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti kerugian negara. [Hukum Online]
• Pada 13 November 2012, Kemenkominfo mengirim surat resmi kepada Jaksa Agung. Surat dengan nomor T684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 ini menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Indosat dan IM2 sudah sesuai ketentuan. [OkeZone]
• IM2 tidak pernah menyediakan jaringan seluler 3G seperti yang dituduhkan. Jaringan seluler tetap milik Indosat. Tidak pernah ada BTS milik IM2, semuanya milik Indosat. Entah metodologi apa yang digunakan jaksa untuk membuktikan adanya BTS IM2.

Kasus ini menjerat lima tersangka yakni Direktur Utama PT Indosat periode 2007-2009 Johnny Swandi Sjam, Direktur Utama PT Indosat periode 2009-2012 Harry Sasongko Tirtotjondro, dan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) periode 2006-2012, Indar Atmanto. Dua tersangka lainnya adalah korporasi yakni PT Indosat dan PT IM2.

Saat ini mantan direktur IM2 periode 2006-2012 divonis 4 tahun penjara atas dakwaan penyalahgunaan wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini adalah tambahan kejanggalan, dimana kerugian negara belum dibuktikan, namun sudah ada yang divonis korupsi. [VivaNews]

Jika kasus ini tidak dihentikan, maka akan terjadi masalah di dunia internet kita. Hal ini dikarenakan banyak Penyedia Jasa Internet yang menggunakan skema serupa. Seperti misalnya pengguna Speedy yang bisa menggunakan internet menggunakan jaringan Telkomsel Flash atau pengguna Centrin yang bisa berinternet menggunakan jaringan XL. Semua memiliki skema kerjasama yang tidak berbeda. Mungkinkah nanti mereka dijerat kasus yang sama dengan Indosat dan IM2? Jika ya, maka kehancuran industri telekomunikasi ada di depan mata.